Alih Fungsi Hutan TNBBS Jadi Perkebunan Kopi Ilegal, Aktifis Masyarakat Independent GERMASI : BB TNBBS Lalai dan Terkesan Membiarkan.

Lampung Barat – Alih fungsi lahan hutan di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menjadi perkebunan kopi robusta ilegal kembali menjadi sorotan. Aktivis dari Masyarakat Independent GERMASI menilai Balai Besar TNBBS telah lalai dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap kawasan hutan yang seharusnya dilindungi.

Menurut Founder Masyarakat Independent GERMASI, Ridwan Maulana, C.PL.CDRA mengatakan pembukaan lahan untuk perkebunan kopi di kawasan hutan konservasi ini tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan pihak terkait, terutama Kementerian Kehutanan melalui Balai Besar TNBBS yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap perlindungan kawasan tersebut.

“Kami melihat ada unsur pembiaran dalam kasus ini. Bagaimana mungkin lahan yang seharusnya menjadi kawasan konservasi justru berubah menjadi perkebunan kopi ilegal dalam skala besar tanpa ada tindakan tegas?” ujar Ridwan

Lebih lanjut Founder Aktifis Masyarakat Independent GERMASI menduga ada indikasi keterlibatan oknum tertentu yang mengambil manfaat dari keberadaan perkebunan kopi ilegal di kawasan hutan TNBBS. Hal ini menjadi ancaman serius bagi kelestarian hutan yang merupakan bagian dari Situs Warisan Dunia UNESCO dan dikenal sebagai paru-paru dunia.

“Kami mendesak pihak terkait, terutama Kementerian Kehutanan dan Balai Besar TNBBS, untuk tidak menutup mata terhadap perusakan lingkungan ini. Harus ada langkah konkret dan transparan dalam mengusut serta menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ilegal ini,” tegasnya.

Seperti diketahui, alih fungsi hutan konservasi menjadi lahan perkebunan kopi ilegal bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam keanekaragaman hayati yang ada di kawasan tersebut. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan kerusakan hutan akan semakin meluas dan berdampak pada bencana ekologis di masa mendatang.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Balai Besar TNBBS belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan tersebut. Namun, desakan dari berbagai pihak agar dilakukan investigasi menyeluruh semakin menguat. (/jm)