editor 
Brebes // Buserindonesia.id // Aliansi Masyarakat Peduli Kesehatan (AMPK) Brebes akan menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor Bupati Brebes pada Selasa, 29 April 2025. Aksi ini menuntut pemerintah daerah untuk segera mengaktifkan kembali program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dihentikan sejak awal tahun ini.
Penghentian skema NON CUT OFF JKN di Brebes membuat banyak warga miskin kehilangan akses terhadap layanan kesehatan. Mereka yang sebelumnya bergantung pada Jamkesda atau SKTM kini harus membayar biaya berobat yang tinggi.
Menurut koordinator lapangan aksi, Anom Panuluh, keputusan pemerintah menghentikan Jamkesda telah menyulitkan ribuan warga miskin. “Kami bergerak karena melihat langsung penderitaan masyarakat yang tidak lagi memiliki jaminan kesehatan,” katanya.
Anom menjelaskan, merujuk pada Surat Edaran No.400.7/1994/XII/2024 tentang pemberhentian skema NON CUT OFF JKN di Kabupaten Brebes, Jamkesda dan SKTM sudah tidak berlaku otomatis sejak 1 Januari 2025. Hal ini menyebabkan banyak warga miskin yang belum menjadi peserta JKN, baik Mandiri maupun PBI, kembali terbebani biaya pengobatan yang mahal.
“Kami memberitahukan bahwa aksi ini akan digelar pada Selasa, 29 April 2025 mulai pukul 09.00 WIB di Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes. Aksi ini membawa perihal Pemberitahuan Aksi Re-aktivasi Jamkesda Brebes atau SKTM, dengan jumlah massa diperkirakan mencapai 1.500 orang,” jelas Anom.
Anom menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kepedulian terhadap sesama. “Kesehatan adalah hak dasar. Negara dan pemerintah daerah harus hadir untuk rakyatnya, apalagi yang tidak mampu,” ujarnya.
Sebelumnya, AMPK sudah mengajukan permohonan audiensi kepada Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma. Namun, dalam pertemuan yang dijadwalkan 25 April 2025, baik Bupati maupun Sekda Brebes tidak hadir.
“Kami kecewa karena dalam audiensi penting ini, Bupati dan Sekda tidak menemui kami. Ini memperlihatkan kurangnya perhatian terhadap masalah kesehatan rakyat,” tegas Anom Panuluh.
Massa aksi akan membawa berbagai poster seruan tentang hak kesehatan warga miskin. Aksi ini mengangkat slogan “Saatnya Suara Tak Lagi Diam: Seruan dari Lumbung Derita”, sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang terjadi.
AMPK juga mengajak warga Brebes yang memiliki hati nurani dan kepedulian untuk bergabung. “Ini bukan hanya soal kesehatan, ini soal kemanusiaan,” seru Anom.
Dalam aksinya, AMPK menuntut agar program Jamkesda atau skema sejenis segera diaktifkan kembali. Mereka juga meminta pemerintah memastikan tidak ada lagi warga miskin yang kesulitan mengakses layanan kesehatan.
“Kalau pemerintah daerah serius peduli rakyat, tuntutan kami seharusnya bisa segera direalisasikan,” tutup Anom Panuluh.
Pewarta : marlan /Red
About The Author
