Aktivis Indonesia Memprotes Kemenangan Mantan Jenderal Dalam Pemilihan Presiden Dan Menuduh Adanya Penipuan Besar-besaran

Jakarta.//www.buserindonesia.id || Para pengunjuk rasa berunjuk rasa di ibu kota Indonesia pada hari Jumat menuntut otoritas pemilu menghentikan Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden berikutnya dan mengklaim adanya kecurangan pemilu yang meluas.

Subianto, mantan jenderal yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, telah mengklaim kemenangan dalam pemilihan presiden pada hari Rabu setelah penghitungan tidak resmi menunjukkan bahwa ia mengambil alih 58% suara dalam pemilihan tiga arah. Kemenangan Subianto belum resmi karena hasil resminya mungkin memerlukan waktu hingga satu bulan untuk di tabulasikan.

Kedua pesaingnya, mantan gubernur Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, menolak menyerah dan menuduh adanya kecurangan besar-besaran dalam pemilu.

Pihak berwenang memblokir jalan-jalan menuju gedung Komisi Pemilihan Umum yang dijaga ketat, dan di barikade dengan kawat berduri. Puluhan pengunjuk rasa membentangkan spanduk dan tanda yang mengecam Presiden Joko Widodo karena mendukung Subianto, yang memilih putra Widodo sebagai pasangannya.

Baca Juga : Bagaimana Prabowo Subianto, Mantan Jenderal Yang Tidak Pernah Memegang Jabatan Elektif, Akan Memimpin Indonesia?

“Kami menuntut keadilan, kami menuntut penghitungan suara yang adil,” kata Siti Aisyah, salah satu pengunjuk rasa. “Jangan biarkan kecurangan menang, itu akan merusak demokrasi di negara kita lagi.” Tim kampanye Baswedan dan Pranowo menyatakan akan memberikan bukti atas tuduhan kecurangan mereka.

“Ada indikasi kuat bahwa pelanggaran terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu presiden,” kata Hamdan Zoelva, mantan hakim ketua Mahkamah Konstitusi yang tergabung dalam tim Baswedan. Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mencalonkan Pranowo, mengatakan bahwa penyimpangan pemilu di lakukan dari atas ke bawah, di mulai dengan pencalonan putra Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi harus membuat pengecualian terhadap persyaratan usia minimal 40 tahun bagi Raka untuk mencalonkan diri.

Ketua Mahkamah Agung saat ini, yang merupakan saudara ipar Widodo, kemudian dicopot oleh panel etik karena gagal mengundurkan diri dan melakukan perubahan pada menit-menit terakhir terhadap persyaratan pencalonan pemilu. Widodo menampik tuduhan penipuan dan manipulasi apa pun terhadap sistem peradilan atau memihak pasangan kandidat tertentu, dengan mengatakan bahwa proses pemilu diawasi oleh banyak orang, termasuk perwakilan kandidat, badan pengawas pemilu, dan aparat keamanan.

“Pengawasan berlapis seperti ini akan menghilangkan kemungkinan terjadinya kecurangan,” kata Widodo kepada wartawan pada hari Kamis, “Jangan berteriak adanya kecurangan. Kita punya mekanisme untuk menyelesaikan kecurangan, kalau punya bukti bawa ke Bawaslu, kalau punya bukti gugat ke Mahkamah Konstitusi.”

Subianto menolak menerima hasil pemilu tahun 2019 yang mempertemukan dirinya dengan Widodo untuk kedua kalinya, yang berujung pada kekerasan yang menewaskan tujuh orang di Jakarta. Dalam dua pemilu terakhir, Mahkamah Konstitusi Indonesia telah menolak upaya Subianto untuk membatalkan kemenangan Widodo dan menganggap klaimnya mengenai kecurangan yang meluas sebagai hal yang tidak berdasar.

Pewarta : Nadia Buser Indonesia

#selamatpagiindonesia #selamatpagibuserindonesia #buserindonesia.id #buserindonesia #infoterkinibuser #beritabuser #infobuser #infoterkinibuserindonesia #beritaindonesia

About The Author

Buser Indonesia

Media Berita Indonesia
Buser Indonesia
Media Buser Indonesia
Terkini Buser Indonesia

See author's posts