Simalungun, //www.buserindonesia.id || “Nagori atau desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah”, demikian Henri D.Simarmata Simarmata SH mengawali obrolan disalah satu kedai kopi elit (19/5) di pusat kota P. Siantar kepada Buser Indonesia.
Permasalahan mendasar di tingkat Nagori bukan semata mata di sebabkan oleh internal Nagori Melainkan adanya penyebab di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan pusat.
Permasalahan kerab terjadi dan akan semakin besar manakala tidak pernah di lakukan Identifikasi Analisa Evaluasi Permasalahan. Sesuai sumber penyebab beserta tingkat signifikasi nya secara parsitisipatif menghentikan permainan ,lebih jauh tokoh pergerakan yang sudah malang melintang di Ibukota Jakarta, Medan dan daerah lainnya ini menjelaskan.
Ketidak cermatan mengidentifikasi Analisa Evaluasi Permasalahan sesuai suara rakyat
Yang tidak secara langsung menghambat efektifitas dan efesiensi perencanaan pembangunan yang berujung pada In Efisiensi Anggaran.
Setelah kroschek beberapa sumber kenapa saya ada niat untuk melindungi Pangulu Nagori.
“Kasihan Pangulu, yang hari harinya seperti buronan ,baik dari penggiat Sosial kontrol (yang sebagian tujuannya tidak murni) .Dan serba salah kepada struktur pemerintahan yang diatasnya. Untuk itu AWAS akan berusaha membongkar Ulah tikus tikus yang mempreteli Pangulu Nagori se Kabupaten Simalungun. A.W.A.S akan membangun kerjasama dengan rakyat. Karena praktek intervensi , pungli ini adalah praktek pembodohan yang memiskinkan rakyat.”
Namun Henri D.Simarmata S.H enggan menerangkan secara terperinci apa sebab musabab adanya peluang terjadinya praktek korupsi di bumi Habonaron do bona ini.
” Pangulu Nagori di ibaratkan Buronan dan Sapi Perahan perahan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab , Pangulu akhirnya tak luput dari cengkraman Tumbal dalam permainan “
Usulan warga disaat Musrenbang Kerab di coret dinas terkait Seolah apa yang dibutuhkan Warga Nagori
Tidak final
Karena yang menentukan keperluan desa seolah olah Dinas terkait lah sebagai PENENTU bagian mana yang boleh di kerjakan dan siapa yang membelanjakan serta bentuk tekanan lain nya.
Baca juga : Tiga Warga Jebres di Amankan Tim Sparta Kedapatan Sedang Pesta Miras di Taman Lansia
Dalam rangka mewujudkan kota Solo bebas penyakit masyarakat (Pekat), Kepolisian Resor…Selanjutnya…..
Sementara itu Sahdinson Saragih yang dihubungi terpisah mengatakan,.”Selama ini terlalu banyak tekanan dan titipan yang dibebankan kepada para Pangulu “
Contohnya untuk tahun anggaran 2023
*Di bidang ketahanan pangan banyak muncul persoalan karena intervensi dari berbagai pihak
*Neon box di masing masing kantor pangulu yang sebenarnya tidak di butuhkan tapi harus ditampung anggaranya
Pengadaan buku perpustakaan yang nilainya sangat TIDAK MASUK DI AKAL, tapi terpaksa dikerjakan oleh Pangulu. Dan masih banyak hal lainya yang sebenarnya tidak dibutuhkan tapi dipaksakan oleh pihak tertentu untuk ditampung anggaranya dari Dana Desa, ujar Sahdinson Saragih yang juga Pengurus Pusat Aliansi Wartawan asal Simalungun (A.W.A.S) ini menjelaskan.
Dulu disaat saya masih aktif sebagai Pangulu, saya selalu berusaha untuk tidak mengikuti berbagai petunjuk petunjuk yang merugikan Nagori
Namun pembantahan dan pembangkangan yang saya lakukan mempunyai efek yang luar biasa, menjadi bulan bulanan pihak tertentu.
Saat itu saya aktif untuk melawan melalui aksi demo, bahkan langsung berkunjung ke Jakarta ke kantor Kemendes dan Kemendagri ( Ditjen Bina Pemdes).
Sangat disayangkan saat ini seolah olah semua pangulu tidak lagi ada yang mau membantah hal hal yang merugikan Nagori tersebut.
Maka saran saya adalah, mari kita dampingi para Pangulu untuk benar benar mengelola DD dengan baik dan benar
Yakinlah rekan semua bila hal itu kita lakukan maka kedepan AWAS akan menjadi lembaga yang sangat terhormat dan dihormati,,kata Saragih menutup pembicaraan.
Pewarta : (jhon sinaga)